KPK Tak Boleh Dilemahkan, Harus Diperkuat! РKontak Perkasa Futures

Kontak Perkasa Futures – Revisi UU KPK yang tengah diusulkan DPR terus mendapatkan kritik. Partai Demokrat memastikan siap mengawal dan menolak adanya pelemahan terhadap KPK.

“Yang jelas nanti teman-teman di parlemen akan menyampaikan pandangannya dan bekerja dengan sebaik-baiknya. Tapi gini pointnya adalah kami fraksi Demokrat akan terus mengawal KPK,” kata Ketua Fraksi Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) di JCC Senayan, Jakarta, Selasa (10/9/2019).

Ibas mengatakan fraksinya akan terus mengawal revisi UU KPK. Menurut dia, tidak boleh ada pelemahan pada lembaga antirasuah itu.

“KPK tidak boleh dilemahkan, KPK itu harus diperkuat dan KPK itu menjadi pilar pembangunan pengawalan hukum dan di Indonesia,” ujar Ibas.

Meski begitu, Ibas menilai tidak boleh juga ada sebuah lembaga yang terlalu kuat.

“Tidak boleh ada yang tidak bisa dikontrol, tapi sekali lagi kita tekankan tidak boleh ada yang dilemahkan, dan tidak boleh ada yang terlalu kuat,” ucap putra bungsu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.

Kendati demikian, menurut Ibas, baik KPK maupun DPR dan pemerintah harus saling mendengarkan usulan masing-masing. Terutama mendengar usulan publik terkait UU KPK.

“Jadi saya pikir ya KPK juga harus mendengar usulan publik, KPK juga harus mendengar usulan parlemen, kita juga harus mendengar usulan KPK, dan kita juga harus mendengar usulan publik. Kita lihat saja nanti proses dinamika yang berjalan,” tutur Ibas.

Namun saat ditanya terkait sikap Fraksi Demokrat terhadap revisi UU KPK itu, Ibas enggan menjawab. Dia hanya menjelaskan bahwa revisi tersebut merupakan kelanjutan dari pembahasan revisi yang sempat ditunda pada tahun 2016.

“Kemarin itu kan baru permulaan pembahasan akibat penundaan di tahun 2016. Nah itulah awal dari pembahasan. Mau gimana-gimana ya kita tanyakan ke pemangku hajat di parlemen kan tidak hanya Partai Demokrat. Tidak hanya DPR, tapi pemerintah juga ada,” kata Ibas.

Seperti diketahui, rencana revisi UU KPK yang telah disepakati DPR dalam rapat paripurna Kamis (5/9) ini mendapat kritik keras karena dianggap berpotensi memperlemah KPK. Sejumlah pasal yang disorot antara lain soal keberadaan Dewan Pengawas yang dipilih DPR, penyadapan hingga penggeledahan yang harus mendapat izin Dewan Pengawas hingga dibatasinya penyelidik dan penyidik harus dari lembaga tertentu. – Kontak Perkasa Futures

Sumber : detik.com