Simak 8 Kabar Pasar Sebelum Trading – PT Kontak Perkasa

PT Kontak Perkasa – Instruksi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan kepada Gubernur DKI Jakarta menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) secara ketat mulai Kamis, 18 Desember 2020 menjadi sentimen negatif yang menekan pasar saham.
Pada perdagangan Rabu kemarin (15/12/2020), Indeks Harga Saham Gabungan ditutup melemah 0,04% ke level 6.010,12 poin dengan nilai transaksi mencapai Rp 17,64 triliun dan frekuensi sebanyak 1,32 juta kali. Meski demikian, pelaku pasar asing tercatat melakukan aksi beli bersih senilai Rp 852,14 miliar.

Saham-saham yang banyak ditransaksikan kemarin antara lain, PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM), PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS), PT XL Axiata Tbk (EXCL), PT Astra International Tbk (ASII) dan PT Aneka Tambang Tbk (ANTM).

Sebelum memulai perdagangan Rabu, (16/12/2020), cermati aksi dan peristiwa emiten berikut ini yang dihimpun dalam pemberitaan:

1. KFC Tutup 33 Gerai di Stasiun dan Bandara

Emiten pengelola restoran cepat saji KFC, PT Fast Food Indonesia Tbk (FAST) telah menutup sebanyak 33 gerai milik perseroan imbas pandemi Covid-19. KFC selama sembilan bulan pertama 2020 tercatat membukukan kerugian sebesar Rp 298 miliar.

Manajemen FAST, dalam pengumumannya di laman keterbukaan informasi menyampaikan, ada beberapa pertimbangan penutupan gerai tersebut.

Pertama, karena gerai KFC berada di transit point seperti bandara atau stasiun. Kedua, karena pemilik area properti di mana gerai KFC berada tutup sementara.

“33 gerai KFC tersebut bukan berarti tutup atau berhenti beroperasi, jika nantinya keadaan sudah membaik dan area properti sudah buka kembali, kami berencana untuk mengoperasikan kembali 33 gerai tersebut,” tulis pengumuman tersebut, dikutip Selasa (15/12/2020).

2. Sah! Hery Gunardi Resmi Jadi Dirut Bank Syariah Indonesia

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) resmi menunjuk sejumlah nama menjadi pengurus bank tersebut. Hery Gunardi yang saat ini menjabat sebagai Ketua Project Management Office merger tiga bank syariah milik BUMN ditetapkan menjadi direktur utama.

Bank Syariah Indonesia, merupakan penggabungan tiga bank yaitu PT Bank BRISyariah Tbk (BRIS), PT Bank Mandiri Syariah dan PT Bank BNI Syariah. BRIS merupakan entity suvivor yang menerima penggabungan tiga bank tersebut.

RUPSLB berlangsung pada Selasa (15/12/2020), pukul 11.30 WIB yang dihadiri Wakil Menteri Menteri BUMN Kartiko Wirjoatmodjo.

3. Meikarta Lolos Pailit, Nasib Tunggakan Rp 7 T Bagaimana?

Pengembang mega proyek Meikarta, PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) bakal melakukan restrukturisasi atas tagihan piutang dari kreditor dalam putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang dijalani perusahaan.

Head Of Public Relations Meikarta Jeffrey Rawis mengatakan hal ini diputuskan berdasarkan voting yang dilakukan dalam sidang di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat hari ini. Sidang ini dipimpin oleh hakim pengawas Muhammad Sainal S.H M.Hum di Pengadilan Niaga Jakarta.

“… Voting para kreditur/konsumen menghasilkan 99,7% suara menyetujui dan percaya penuh kepada PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) untuk melanjutkan proyeknya hingga waktu yang ditentukan,” kata Jeffrey dalam siaran persnya, Selasa (15/12/2020).

Seperti diketahui, MSU saat ini tengah dalam proses PKPU dengan nilai utang mencapai Rp 7,01 triliun. Berdasarkan berkas daftar tagihan piutang kepada MSU, nilai tersebut merupakan jumlah dari tagihan yang dikabulkan. Sedangkan nilai yang diajukan sebelumnya sebanyak Rp 10,56 triliun. Dari nilai tersebut, nilai total piutang yang dibantah senilai Rp 3,55 triliun.

4. Waduh! Kresna Life Kena Sanksi OJK Lagi, Kasus Apa?

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali mengumumkan pembatasan kegiatan usaha PT Asuransi Jiwa Kresna (AJK) atau Kresna Life. Pengumuman ini disampaikan Deputi Komisioner Pengawas IKNB II, Moch. Ihsanuddin dalam surat nomor Peng-29/NB.2/2020.

“Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha diberikan kepada PT Asuransi Jiwa Kresna karena tidak memenuhi rekomendasi dan pemenuhan sanksi hasil pemeriksaan tahun 2020,” tulis Ihsanuddin, Selasa (15/12/2020).

Ada tiga pon yang disampaikan OJK. Pertama, menurunkan konsentrasi penempatan investasi pada pihak terafiliasi Grup Kresna, hal ini agar perusahaan dapat memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang mengatur bahwa Perusahaan wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penempatan investasi.

Kedua, menyelesaikan kewajiban terhadap seluruh pemegang polis, antara lain dengan membuat kesepakatan penyelesaian kewajiban.

Perusahaan melanggar ketentuan Pasal 40 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

Terakhir, memenuhi ketentuan Rasio Pencapaian Solvabilitas minimum sebesar 100%. Perusahaan melanggar ketentuan Pasal ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang mengatur bahwa Perusahaan setiap saat wajib memenuhi Tingkat Solvabilitas paling rendah 100% (seratus persen) dari MMBR.

5. Pekan Depan, Dana Suntikan Garuda via MCB Rp 8,5 T Siap Cair!
Maskapai BUMN, PT Garuda Indonesia (GIAA) bakal merilis Obligasi Wajib Konversi (Mandatory Convertible Bond/MCB) pada pekan depan atau selambatnya jelang akhir tahun ini.

Manajemen menyebutkan bahwa surat utang ini akan diterbitkan dengan total nilai Rp 8,5 triliun secara bertahap hingga 2023 mendatang.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan penandatanganan kesepakatan mengenai MCB ini akan ditandatangani dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) alias SMI dalam waktu dekat. SMI bertindak sebagai investor MCB.

“Kita finalisasi tanda tangannya minggu ini, minggu depan paling terlambat hingga sebelum akhir tahun kita dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN sepakat MCB-nya akan bertahap, jadi tidak sekaligus sesuai dengan diskusi dan akan dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan,” kata Irfan dalam paparan publik virtual, Selasa (15/12/2020).

6. Anggaran Infrastruktur Rp 414 T, Ini Target Kontrak ADHI

Emiten konstruksi BUMN, PT Adhi Karya Tbk (ADHI) optimistis perolehan kontrak baru di tahun 2021 akan tumbuh di kisaran 15-20%. Hal ini, didorong dengan masih besarnya alokasi anggaran pemerintah untuk pembiayaan infrastruktur di tahun depan mencapai Rp 414 triliun, anggaran untuk infrastruktur tersebut naik 47%.

Direktur Utama Adhi Karya, Enthus Asnawi mengatakan, ekonomi tahun depan diperkirakan akan pulih seiring dengan adanya kejelasakan mengenai vaksinasi untuk mengendalikan pandemi Covid-19.

“Prediksi kami tahun depan itu, program PEN [Pemulihan Ekonomi Nasional] dari pemerintah jalan terus, budjet infra juga besar. Saya kira, kita optimis bisa tumbuh,” kata Enthus, dalam paparan publik secara daring, Selasa (15/12/2020).

7. Jadi Solusi Terbaik, DPR Dukung Restrukturisasi Jiwasraya

Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Andre Rosiade menilai program restrukturisasi polis PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang telah mendapat persetujuan DPR itu merupakan solusi terbaik untuk menyelamatkan seluruh polis Jiwasraya.

Andre berpandangan, program restrukturisasi yang telah melalui pembahasan mendalam oleh Panitia Kerja (Panja) Komisi VI DPR dengan mengundang berbagai pihak tersebut akan memberi kepastian waktu pengembalian investasi bagi seluruh pemegang polis ketimbang Jiwasraya dilikuidasi.

“Komisi VI DPR menginginkan masalah Jiwasraya bisa selesai. Kita cari solusi yang terbaik untuk memberi kepastian pengembalian investasi nasabah dan skema restrukturisasi yang kita ambil kemarin merupakan skema terbaik dari pilihan opsi yang ada,” kata Andre kepada wartawan di Jakarta, Selasa (15/12/2020)

8. OJK Beri Restu Merger Bank Interim dengan BCA Syariah

PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) mengumumkan PT Bank Interim Indonesia yang sebelumnya bernama Rabobank, telah mendapat persetujuan regulator untuk merger dengan PT Bank BCA Syariah.

Dalam pengumuman yang disampaikan Direktur BCA, Vera Eve Lim dan Haryanto Tiara Budiman, penggabungan Bank Interim ke BCA Syariah telah berlaku efektif pada 10 Desember 2020.

“Penggabungan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan,” tulis pengumuman tersebut, Selasa (15/12/2020).

Lampu hijau merger ini tercantum dalam Salinan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-182/D.03/2020 tentang pemberian izin penggabungan PT Bank Interim Indonesia ke dalam PT Bank BCA Syariah pada 8 Desember 2020.

Dengan efektifnya penggabungan tersebut, BCA Syariah akan menjadi bank hasil penggabungan atau surviving entity. Sedangkan, Bank Interim akan berakhir. Seperti diketahui, kedua perusahaan tersebut sahamnya dikendalikan oleh BBCA dengan porsi kepemilikan lebih dari 99%. – PT Kontak Perkasa

Sumber : cnbcindonesia.com