Finalisasi UU Cipta Kerja Tak Ganggu Implementasi – PT KP Press

PT KP Press – Omnibus law UU Cipta Kerja yang akrab disebut UU Ciptaker resmi diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi). Resminya, undang-undang itu UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Draf resmi salinan UU Cipta Kerja diunggah di situs resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Negara (JDIH Setneg). UU Cipta Kerja berjumlah 1.187 halaman.

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,” demikian bunyinya, seperti dilihat pada Senin (2/11/2020).

Namun, tak lama usai resmi diteken, ternyata UU Cipta Kerja diwarnai salah ketik. Hal itu nampak di salah satu halaman UU Cipta Kerja.

Halaman 6 UU Cipta Kerja Pasal 6 berbunyi:

Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:
a. penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko;
b. penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha;
c. penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan
d. penyederhanaan persyaratan investasi.

Namun, Pasal 5 ayat 1 huruf a ternyata tidak ada. Sebab, Pasal 5 adalah pasal berdiri sendiri tanpa ayat. Pasal 5 berbunyi:

Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi bidang hukum yang diatur dalam undang-undang terkait. Menurut pakar hukum tata negara Bivitri Susanti, hal itu kesalahan tersebut fatal. Begini alasannya.

“Jadi, terhadap kesalahan di Pasal 6 itu, tidak bisa lagi dilakukan perbaikan secara sembarangan seperti yang terjadi sebelum UU ini ditandatangani (yang itu pun sudah salah),” ujar Bivitri saat berbincang dengan detikcom, Selasa (3/11/2020).

Lantas apa kata Mensesneg Pratikno soal UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang baru saja dipublikasikan namun langsung disorot lantaran ada salah ketik? Simak di halaman selanjutnya.

Mensesneg Pratikno mengatakan kekeliruan teknis tidak berpengaruh pada implementasi UU Cipta Kerja. Menurut Pratikno, salah ketik itu hanya soal administrasi.
“Hari ini kita menemukan kekeliruan teknis penulisan dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Namun kekeliruan tersebut bersifat teknis administratif sehingga tidak berpengaruh terhadap implementasi UU Cipta Kerja,” ucap Pratikno lewat pesan singkat kepada wartawan, Selasa (3/11/2020).

Pratikno menyebut adanya salah teknis di UU Cipta Kerja menjadi masukan bagi pemerintah. Pratikno berharap tak terulang.

“Kekeliruan teknis ini menjadi catatan dan masukan bagi kami untuk terus menyempurnakan kendali kualitas terhadap RUU yang hendak diundangkan agar kesalahan teknis seperti ini tidak terulang lagi,” ujar Pratikno.

Seperti diketahui, UU Cipta Kerja telah mendapat sorotan dari berbagai elemen sejak wacana itu muncul. Pemerintah bersama DPR dengan elemen buruh lebih nampak saling tarik ulur kepentingan dalam draf UU Cipta Kerja.

UU Cipta Kerja kemudian disahkan DPR bersama pemerintah dan drafnya kemudian dikirim ke Kementerian Sekretariat Negara. Aksi penolakan UU Cipta Kerja pun muncul di berbagai daerah dan berujung ricuh. – PT KP Press

Sumber : detik.com