Investasi Rp 519 T Terganjal Masalah Izin – PT KP Press

PT KP Press – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) masih punya pekerjaan rumah untuk merealisasikan investasi yang masih mangkrak. Dari total Rp 708 triliun investasi yang masih nyangkut di perizinan, baru berhasil diselesaikan Rp 189 triliun. Artinya masih ada sekitar Rp 519 triliun yang harus dieksekusi.

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan pihaknya akan berusaha mempercepat realisasi investasi dan mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi investor.

“Dari Rp 708 triliun, BKPM kerja keras siang malam mampu mengeksekusi investasi 189 triliun terdiri dari perusahaan yang selama ini mangkrak, ada yang 2 tahun, 3 tahun, bahkan 10 tahun tidak tereksekusi,” kata Bahlil dalam Konferensi Pers di BKPM, Jakarta Selatan, (29/1/2020).

Sisa investasi Rp 519 triliun yang belum direalisasikan, menurut Bahlil terkendala sejumlah faktor, mulai dari perizinan hingga lahan.

“Persoalannya banyak, regulasi yang tumpang tindih. Kemudian ada mafia tanah. Kemudian ada arogansi di tingkat kabupaten kota. Kayak gitu-gitu lah,” sebutnya.

Pihaknya pun harus dapat mengeksekusi proyek-proyek mangkrak tersebut, mengingat tingginya target realisasi investasi pada tahun ini dengan nilai Rp 886 triliun. Sedangkan target tahun 2019 adalah Rp 792 triliun. Namun realisasinya melampaui target tersebut, yaitu Rp 809,6 triliun.

Bahlil meyakini bahwa pihaknya mampu menyelesaikan proyek-proyek mangkrak untuk mengoptimalkan investasi di Indonesia.

“Insyaallah adanya Inpres Nomor 7/2019 dan kehadiran pejabat perwakilan Kementerian di BKPM bulan depan pasti akan sangat membantu. Kita tunggu saja,” tambahnya.

BKPM mencatat realisasi investasi senilai Rp 809,6 triliun sepanjang 2019, di atas target yang ditetapkan sebesar Rp 792 triliun. Bahlil menjelaskan bahwa realisasi tersebut sesuai janjinya bahwa akan mencapai target.

“Ini janji saya, jumlah realisasi investasi di tahun 2019 akan capai target. Kami terus fokus pada investasi berkualitas dan investasi yang menggandeng UMKM agar menciptakan multiplier effects bagi masyarakat sekitar, sebagaimana KPI (Key Performance Indicator) BKPM,” kata Bahlil dalam Konferensi Pers di BKPM, Jakarta Selatan, (29/1/2020).

Total realisasi investasi Rp 809,6 triliun, terdiri dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp 386,5 triliun (47,7%) dan penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp 423,1 triliun (52,3%).

Untuk realisasi investasi periode Triwulan IV-2019 sebesar Rp 208,3 triliun, naik 12% dibandingkan dengan periode yang sama 2018.

Selama periode Triwulan IV-2019, realisasi investasi PMDN mencapai Rp 103 triliun atau meningkat 18,5% dan realisasi investasi PMA mencapai Rp 105,3 triliun atau meningkat 6,4% dibandingkan periode yang sama 2018.
ingapura masih menjadi investor terbesar di Indonesia sepanjang 2019. Namun menariknya China menyalip Jepang sebagai investor terbesar kedua di Indonesia. Jepang pada 2018 menduduki peringkat kedua, baru kemudian China.

Berdasarkan realisasi investasi yang diumumkan Badan Koordinasi Penanaman Modal, investasi dari China US$ 4,7 miliar atau Rp 70,5 triliun selama 2019, mengacu kurs yang dipakai Rp 15.000/US$.

Selama periode Januari-Desember 2019, investasi dari Singapura US$ 6,5 miliar, disusul China US$ 4,7 miliar, lalu Jepang US$ 4,3 miliar, Hong Kong US$ 2,9 miliar, dan Belanda US$ 2,6 miliar.

Sementara periode Januari-Desember 2018, investasi dari Singapura adalah US$ 9,2 miliar, disusul Jepang US$ 4,9 miliar, lalu China US$ 2,4 miliar, Hong Kong US$ 2 miliar, dan Malaysia US$ 1,8 miliar.

Bahkan BKPM mencatat China sebagai negara asal investasi terbesar pada periode Triwulan IV-2019, yaitu dengan nilai investasi sebesar US$ 1,4 miliar, diikuti Hong Kong US$ 1,1 miliar, Singapura US$ 1,1 miliar, Jepang US$ 1,1 miliar, dan Belanda US$ 0,5 miliar.

Sedangkan pada Triwulan IV-2018, realisasi masing-masing negara adalah, Singapura US$ 2,5 miliar, Jepang US$ 1,2 miliar, Malaysia US$ 600 juta, China US$ 500 juta, dan Hong Kong US$ 400 juta.

Bahlil juga janji mundur jika gagal genjot investasi.

Bahlil berjanji untuk mundur dari jabatannya jika kemudahan berusaha (Ease of Doing Business/EoDB) di Indonesia tidak mencapai peringkat 50 di tahun keempat dia menjabat. Bahlil menjabat Kepala BKPM per 23 Oktober 2019.

Dirinya mendapatkan pekerjaan rumah (PR) dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar Indonesia bisa mencapai peringkat 50 untuk kemudahan berusaha. Jika tak tercapai maka Bahlil siap untuk mundur.

“Kalau EoDB tidak sampai 50. KPI saya 50 bukan 40. Permintaan Presiden itu 40, saya tawar menjadi 50 pak, saya bilang. Kalau 50 pada tahun ketiga, masuk tahun keempat tidak selesai, ya sudah saya mundur. Susah-susah banget,” kata dia dalam Konferensi Pers di BKPM, Jakarta Selatan, (29/1/2020).

Menurutnya seorang pejabat jangan menjadi beban negara. Jika tidak mampu memberikan hasil kerja yang memuaskan maka harus bersedia melepas jabatannya.

“Saya pikir pejabat itu harus punya tahu malu juga. Kalau nggak bisa memberikan sesuatu yang positif ya tahu diri lah, tanpa disuruh-suruh lah. Tapi saya bilang bukan tahun ini ya,” ujarnya.

Dia kembali menegaskan bahwa target tersebut tidak untuk dicapai dalam waktu satu tahun ke depan.

“Pada tahun ke empat kalau nggak (mencapai target) ya sudah kita siap dievaluasi. Dan itu komitmen moralitas saya,” tambahnya. – PT KP Press

Sumber : detik.com